Sultan Patra Kusuma VIII : Sudah Saatnya Kebenaran Itu Diungkap

0
77

Sultan Patra Kusuma VIII : Sudah Saatnya Kebenaran Itu Diungkap

Sultan Patrakusumah VIII (kanan) dan Mr. Bambang Utomo

Paperjakarta.co.id, Jakarta – Berada dalam ruang gelap gulita, cenderung menghadirkan rasa bingung, bahkan kepanikan. Tanpa pengenalan ruang, orang sulit, bahkan mungkin tak kan tahu apa yang harus dilakukan di dalam kegelapan itu.

Namun, begitu ada yang menemukan tombol penerangan, menyalakan lampu, efek cahaya akan memicu pemikiran maupun inspirasi, apa yang harus dilakukan.

Analoginya, bila di tengah kekalutan situasi dalam kehidupan, tiba-tiba ada yang berfikir jernih, dan menyampaikan gagasan-gagasan, pintu solusi akan terbuka. Inilah yang disebut the power of idea . Gagasan menuju solusi, adalah bagaikan cahaya yang akan menembus kegelapan.

Rujukan analogi tersebut di atas, salah seorang tokoh muda, anak bangsa Sultan Patrakusumah VIII, tak pernah lelah dan henti untuk memperjuangkan kebenaran tentang kemanusiaan,  terkait dokumen yang menurutnya berisi rahasia dunia, tentang penjamin atas otoritas percetakan uang yang harus disalurkan ke tiap-tiap Negara.

“ Kebenaran harus diungkap, sampai kapan mau ditutup-tutupi,” ungkapnya. (Dikutip dari rillis Strategi.co.id 02 Januari 2019).

Sebagai bagian dari sebuah perjuangan untuk mengungkap kebenaran, Sultan Patra Kusumah VIIII, telah mengeluarkan beberapa statement di sejumlah media, dan bahkan telah dirillis di sejumlah Negara.

“ Saya sangat menyayangkan, terhadap para petinggi di Republik yang kita cintai, Indonesia ini,  yang tidak respon terhadap apa yang telah saya kemukakan. Ini menyangkut kemanusiaan, dan masa depan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Terkait dokumen-dokumen Phoenix,” kata Sultan dalam rilis yang diterima strategi.co.id, Selasa 1 Desember 2018.

Untuk perjuangannya itu, Sultan akan terus menggunggat untuk mendapatkan jawaban demi tuntasnya permasalahan ini, demi terwujudnya ketahanan secara menyeluruh, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“ Saya akan bertindak sebagai saksi, daripada orang pertama yang mengetahui tentang adanya dokumen tersebut, walaupun dokumen tersebut belum menyatakan legalitasnya secara abash,” katanya.

Disampaikan Sultan, ia tidak akan meneruskan perjalanannya untuk mengikuti dan  menelusuri dokumen tersebut, apabila sudah mendapatkan jawaban yang jelas dari petinggi maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan dokumen itu dari institusi resmi yaitu benar atau tidaknya dokumen tersebut.

“ Yang menjadi pertanyaan saya satu, kenapa pihak-pihak dalam negeri secara otoritas,  dan memiliki kebijakan maupun legalias hokum yang jelas, dimana saya pernah melayangkan surat sebagai saksi daripada dokumen tersebut, yang telah didapat dari nara sumber langsung yakni Mr. Bambang Utomo sebagai pemilik dokumen Phoenix,” jelasnya.

Sultan Patra Kusumah VIII, akan terus member statement, dan melakukan  konfirmasi ke berbagai pihak yang merupakan institusi resmi, baik melalui faximile maupun email.

Namun disayangkan, hingga saat ini Sultan Patrakusumah VIII, selaku saksi belum mendapatkan jawaban resmi dan jelas, baik dari dalam maupun luar negeri. Padahal, menurut pengakuannya, surat-surat tersebut telah disampaikan secara resmi untuk mendapatkan kejelasan serta arahan, sehingga ada koordinasi dan konsolidasi yang baik di Negara Republik Indonesia.

Akibatnya,  karena surat-surat yang dilayangkan Sultan Patra Kusumah VIII belum mendapat jawaban sampai sekarang, maka ia akan terus mengkonfrontir atau membuat pernyataan kepada pemerintah secara menyeluruh, baik dalam bentuk kritik maupun saran.

“ saya akan terus menuntut kepada pemerintah setempat, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kita benar-benar sudah berada di ruang kegelapan. Harus dibuka, biar terang benderang, untuk kepentingan kemanusiaan,” ucap Sultan.

“ Saya tidak akan meneruskan atau mengurus kembali  atau mempertanyakan hal-hal terkait  dokumen baik di dalam maupun di luar negeri, apabila saya sudah mendapatkan jawaban yang pasti, baik itu tertulis maupun lisan,” imbuhnya.

Sultan juga tidak akan menuntut siapapun terkait dokumen Phoenix, apabila sudah ada jawaban yang jelas baik benar maupun tidaknya.

Sultan menyayangkan, kenapa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, baik pemerintah dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan langsung dengan dokumen itu.

Diingatkan Sultan, dalam undang-undang yang berlaku, menyangkut keterbukaan informasi publik. Harus ada transparansi dan keterus terangan. Hal ini pulalah, yang membuat dia, terus menelusuri jejak-jejak dokumen tersebut menyangkut keuangan di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri, atas pengakuan Mr. Bambang Utomo, yang mengaku sebagai grantor atau penjamin atas percetakan uang, yang konon terjadi sebelum adanya reformasi, yaitu tahun 1997, 1999 dan 2001, di Australia.

“ Maka saya sebagai putra daerah, sebagai anak bangsa, minta kerjasamanya terhadap orang-orang yang bersangkutan, untuk menimbang dan merilis kembali , atau menggali kembali dokumen-dokumen tersebut, agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang menyeluruh dan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selama ini yang saya anggap, kalaupun dokumen phoenix itu ada, kenapa tidak ada penerus dan tidak ada system maupun manajemen yang dijalankan. Namun jika dokumen tersebut sudah dinyatakan tidak ada, atau dihapus, atau illegal, kenapa tidak ada keterangan yang jelas dan transparan ke public,” ungkap dia.

Ditandaskan Sultan, dia berani berbicara seperti itu, karena mendapat langsung dari nara sumber yaitu Grantor  atau pemilik dokumen phoenix, yaitu Mr. Bambang Utomo. Bahkan, dia mendapat penjelasan langsung dari Grantor bahwa jaminan-jaminan atau lisensi maupun dana dana tersebut adalah dana kemanusiaan di dunia, termasuk untuk pelunasan hutang di tiap Negara di dunia, terutama Indonesia.

Untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, dalam rangka mengisi perdamaian dunia, dalam berbagai stratementnya, Sultan meminta kepada pakar hukum  ekonomi  dan staf Negara untuk dilakukan penyelidikan, terutama kepada pada pejabat yang turut menyaksikan penandatanganan dokumen.

Dan menurut pengakuan  Mr. Bambang Utomo, selama 32 tahun memimpin Negara, Pak Harto menggunakan uang milik Mr. Bambang Utomo senilai Rp 13.000 triliun, dimana pada saat itu surat pernyataan pengembaliannya dari Presiden Soeharto sudah diserahkan kepada Mr. Bambang Utomo, melalui pengacaranya Ahmad Darwis Nasution.

Tetapi, hingga saat ini uangnya tidak dimasukkan  ke rekening opsur atas nama Mr. Bambang Utomo. Padahal foto copy surat  pengembalian untuk menyelesaikan sudah diserahkan ke Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk penyelesaian terkait uang tersebut, pada tahun 2017 yang pada saat itu disaksikan oleh Bapak Suryo, yang memfasilitasi dari pihak keluarga kerajaan, Sri Sultan Hamengku Buwono di Yogyakarta,.

Karena menurut Mister Bambang Utomo, orang tersebut merupakan bagian dari keluarga resmi Sultan Yogya.

Maka dari itu, berkaitan dengan dokumen dan seluruh fotocopy  surat-surat terkait bukti-bukti kepemilikan Mister Bambang Utomo yang akan menjadi dasar untuk penyelidikan secara serius , karena setidaknya yang terlihat pada waktu itu, bukanlah orang biasa, melainkan kelaurga besar Kesultanan.

“ Entah apa yang akan terjadi, dan entah apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas  resmi, juga orang-orang yudikatif secara global, apabila di kemudian hari bahwa dokumen tersebut benar adanya. Bagi saya, ini semua adalah pekerjaan besar, agar sandiwara moneter ini segera usai.  Ini adalah revolusi besar di bidang ekonomi untuk menata kehidupan umat manusia di seluruh dunia, dan menata keuangan dengan benar, tutup Sultan.

(Rillis Strategi.co.id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here