Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kolaborasi Kementerian Perdagangan KBRI Washington AS Menyelenggarakan Seminar Pemahaman Aturan WTO

0
26

Paperjakarta.co.id,Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman para aparatur Pemerintah Indonesia terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satunya melalui seminar Nasional bertajuk “Challenges in the Implementation of WTO Regulation on Subsidies and Countervailing Measures and in the Dispute Settlement Mechanism”, yang di selenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta , Kamis (18/10/2018).
Iman Pambagyo Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menyampaikan peningkatan pemahaman sangat penting, dengan pemahaman yang baik pemerintah Indonesia dapat mengamankan kebijakan nasional dan sejalan dengan aturan WTO”,ucapnya.

Iman menambahkan , “kebijakannasional telah beberapa kali di protes karena dianggap berbenturan dengan komitmen internasional sejak bergabung dengan WTO 1995. Sehingga pemerintah harus
menuruti kehendak WTO. Namun demikian, bukan berarti Indonesia
kehilangan pijakan mengatur pembangunan nasional.Pemerintah berkomiten untuk mengamankan kebijakan agar pembangunan terus berjalan, sektor sektor industri di beri akses untuk tumbuh berkembang dan seluruh pelosok nusantara bisa di majukan”, tegasnya.
“Sejaka awal di bentuknya WTO kami mengamati bahwa aplikasi perjanjian antisubsidi sudah sering di pakai dan tidak menunjukkan tanda tanda penurunan intensitas penggunaannya”, imbuh Iman.

Adapun yang hadir dalam acara seminar yaitu para pejabat pemerintah penyusunan kebijakan pembangunan, asosiasi,akedemisi, dan praktisi hukum perdagangan internasional, serta KBRI Washington dan Sondang Angraeni Mantan Duta Besar Indonesia di WTO.

Diharapkan para peserta mampu menumbuhkan semangat untuk terus mengembangkan pengetahuannya di tatanan aturan internasional, khususnya agar mampu menjawab tantangan melahirkan kebijakan nasional yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan , namun juga harus kuat dan tangguh jika di desak kepentingan Internasional.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan ‘ Tercatat hingga 2017 penyelidikan anti subsidi sudah 486 kali diinisiasi negara negara anggota WTO. Sebanyak 257 penyelidikan diantaranya berakhir pada pengenaan countervailing duties dimana Indonesia sendiri sudah terkena sebanyak 9 kali”, ujar Pradnyawati.

Oleh karena itu “pemerintah harus sangat memehami aturan WTO, khususnya subsidi. Mana yang di halalkan mana yang dilarang WTO”, tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here