Pemerintah Telah Melibatkan Swasta Dalam Pengelolaan Lapas Dan Rutan

0
177

paperjakarta.co.id,Jakarta –
Ditjen Pemasyarakatan sudah Melibatkan Swasta dalam Pengelolaan Lapas
Depok, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan bahwa sebenarnya selama ini Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan lapas dan rutan, contohnya dalam pemenuhan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan.

“Jadi peran swasta itu tidak menyeluruh, kita sebagai Pemasyarakatan yang memegang kontrol, tetap kita,” ujar Dirjen PAS, Utami saat menjadi keynote Speech pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) di Kampus Depok (20/9).
Menurutnya wacana “penjara swasta” perlu ditinjau lebih jauh. “Misalnya pemerintah melepas lapas tertentu ke pihak swasta, maka akan ada tawar menawar. Apa outcome-nya?” kata Utami.
Seminar nasional ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM RI, Mardjoeki. Selain dihadiri para Kepala Lapas/Rutan wilayah Jakarta, Banten, Bekasi dan Depok, juga dihadiri undangan Lembaga Pemerintahan (Polhukam, lemhanas, Kejaksaan, dsb) juga para Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta.
Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus E. Meliala mengungkapkan, bahwa penjara swasta akan rentan dikritik oleh masyarakat. Guru besar Kriminologi ini, dalam paparan seminar nasional tersebut menyampaikan tiga skenario bila pemerintah menyerahkan pengelolaan lapas dan rutan kepada pihak swasta.
“Dari tiga skenario tersebut masing masing ada kekurangan dan kelebihannya, ada ukuran mampu atau tidak mampu melaksanakan skenario tersebut,” ujarnya.
Menurut Andrianus, ketiga skenario tersebut adalah yang pertama Negara sepenuhnya membiayai wargabinaan dan pengelolaan lapas/rutan. Yang kedua, Kemenkumham menggandeng swasta guna pemanfaatan sumberdaya lapas/rutan dan yang ketiga, Negara melepas pengelolaan Lapas kepada swasta.
“Ini wacana untuk bertukar pikiran saja, tidak apa-apa,” katanya.
Wacana pro kontra Penjara Swasta ini mengemuka ketika ekspos dumy buku karangan Sani Imam Santoso beberapa waktu yang lalu. Guru Besar Universitas Pelita Harapan yang juga hadir dalam Seminar Nasional Poltekip tersebut menyampaikan paparan Penjara Swasta dari pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan.
“Konsep Penjara Swasta ini sebenarnya lebih memanusiakan manusia, nguwongke uwong,” ujar Sani.

Sementara itu Dindin Sudirman, sebagai wakil dari Forum Pemerhati Pemasyarakatan, yang sudah pernah berpengalaman puluhan tahun sebagai praktisi dibidang pemasyarakatan mengutip statemen tokoh dunia Nelson Mandela dari Afrika Selatan bahwa “Seseorang tidak akan pernah tahu tentang negaranya kecuali ia pernah di Penjara. Suatu negara tidak boleh dilihat bagaimana negara itu melayani warganya yang terhormat, tapi lihatlah bagaimana negara itu melayani orang-orang yang terpuruk.”

“Bila pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lapas kepada pihak swasta, maka misi suci negara terhadap para pelanggar hukum sudah tidak menjadi prioritas,” kata Dindin.
Seminar Nasional yang dimoderatori langsung oleh Direktur Poltekip, Rachmayanty ini berjalan cukup awet dengan beberapa komentar dari para sesepuh Pemasyarakatan dan peserta yang hadir.

POLTEKIP, sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang pemasyarakatan merupakan tempat yang tepat untuk mengadakan kajian lebih mendalam tentang konsep “penjara swasta” (privatisasi Lapas/Rutan). Jika Kajian ilmiah yang dilakukan bernilai positif, maka tidak menutup kemungkinan nantinya dapat digunakan sebagai masukan atau saran dalam pengembangan sistem pemasyarakatan dimasa yang akan datang.

(Ria)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here