MK Menggelar Sejumlah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2018

0
23

Paperjakarta.co.id,Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sejumlah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2018 di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Sampai Selasa (31/7/2018), agenda persidangan masih pada tahapan pemeriksaan pendahuluan.
Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, mengatakan pihaknya memprioritaskan sidang PHP Pilkada 2018.

Sebab, lembaga peradilan itu hanya diberikan batas waktu penyelesaian sengketa pilkada selama 45 hari kerja sejak perkara teregistrasi. Tercatat, 70 perkara PHP disidangkan.
“Prioritas yang ada saat ini menangani sengketa Pilkada. Iya, karena ini waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja,” kata Guntur, ditemui di Gedung MK, Selasa (31/7/2018).
Bersamaan waktu dengan sidang PHP, saat ini, MK sedang melakukan uji materi. Dia ntaranya, yaitu uji materi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pasal 169 huruf n dan Pasal 222.
Adapun, uji materi Pasal 169 huruf n terkait masa jabatan wakil presiden. Sementara, Pasal 222 terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Baca: Pukul 04.36 Wita Lombok Kembali Diguncang Gempa
Dia menjelaskan, pada dasarnya tak ada batasan waktu bagi MK menyelesaikan uji materi sebuah undang-undang.
Menurut dia, masa waktu penyelesaian perkara di MK bervariasi tergantung jenis perkara yang ditangani

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kedua kiri) bersama Wakil Ketua MK Anwar Usman (kiri), Sekjen MK M Guntur Hamzah (kedua kanan), dan Panitera MK Kasianur Sidauruk (kanan) saat menyampaikan refleksi dan proyeksi kinerja Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (30/12/2015). MK memproyeksikan tahun 2016 menangani perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Selain itu, penyelesaian perkara uji materi juga tergantung kepada seberapa banyak saksi atau ahli yang ditampilkan di persidangan.
“Kalau kami melihat data-data penyelesaian perkara itu ada rentang, ada bisa selesai dalam tiga bulan, ada bisa selesai hampir dua tahun. Jadi tergantung berat ringannya perkara yang ditangani,” kata dia.
Salah satu sidang PHP yang masih digelar di MK, yaitu gugatan terkait Pilkada Kabupaten Bogor.
Gugatan ini diajukan oleh pasangan nomor urut 3 Ade Ruhandi-Inggrid Kansil yang tercatat dengan nomor 28/3/PAN.MK/2018. Sidang ini menjadi salah satu pusat perhatian.

Hal ini karena terdapat dugaan pelanggaran berupa perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan.
Selain itu, terdapat selisih jumlah pemilih menggunakan hak pilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Pelanggaran terjadi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Selain itu, pemohon juga menduga para penyelenggara pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bogor menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Di persidangan Selasa kemarin, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aswanto, Wakil Hakim, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul berupaya menelusuri kebenaran itu.
Tim kuasa hukum KPU Daerah, Paslon Nomor 2, selaku termohon, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin diminta tak memberi jawaban berbelit-belit

Selain itu, para hakim MK sempat menegur dan mengingatkan Ridwan Arifin.
“Jabatan anda apa di Panwaslu, harusnya divisi hukum yang membacakannya jika tidak sanggup,” ujarnya.
Di persidangan itu, turut hadir saksi pasangan nomor urut dua, yaitu Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Elly Halimah, Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Hadist, David Rizar Nugroho.
Adapun, pihak KPU D, Panwas, hingga tim kuasa hukum nomor dua diberikan waktu menyampaikan jawaban.
Sumber : TRIBUNNEWS.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here