Pelaksanaan Demokrasi Harusnya Lebih Berkwalitas

0
18

Paperjakarta.com – Kader partai Republik DKI se-Jabotabek dan Banten menghadiri Sidang di PTUN “Gugatan Sengketa Pemilu atas Keputusan KPU” bertempat di PTUN
Jl Sentra Primer, Pulogebang, Cakumg, pada hari ini Senin (26/3/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Republik Hamdan Patuan Harahap (foto Paperjakarta.com Ria)

Acara Orasi nasional mendukung persidangan Partai Republik untuk menegakkan kebenaran, sekaligus mengenyahkan penyakit demokrasi.

Hamdan Patuan Harahap Wakil Ketua Umum Partai Republik dalam wawancara bersama awak media didepan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur (26/3) mengatakan,hari ini kami demo agar publik dapat mengetahui KPU dan Bawaslu adalah penjahat demokrasi.”Kiranya juga DPR dan Presiden Jokowi dapat menjadi perhatian , agar penjahat demokrasi dapat di tindak sesuai pelanngarannya”, katanya.

Hamdan melanjutkan KPU memanfaatkan PKPU no11 tahun 2017 sebagai alat kejahatan, korban kejahatan mereka antara lain Partai Republik seharusnya adalah salah satu partai yang di verifikasi faktual, karena telah lolos penelitian adminitrasi dan mendapatkan tanda terima berdasarkan pasal 27 ayat 6 berupa TT.HP.KPU.PARPOL.
“Namun bagi KPU bukti dasar lolos penelitian , sengaja menerapkan pasal28, tapi anehnya KPU melanggar pasal 29 dan 30, selanjutnya mengeluarkan berita acara hasil penelitian”. ujarnya.

Menurut Hamdan Patuah,Peranan Bawaslu untuk melakukan kejahatan demokrasi adalah dengan “mengadakan sidang illegal, dua kali Bawaslu mengadakan persidangan-persidagannya, persidangan itu melanggar Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dan juga terbukti hakim PTUN menetapkan keputusan Bawaslu itu adalah produk yang bukan objek TATA USAHA”,jelasnya.

(Ria)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here