Klarifikasi Pemanggilan Sekjen Bang Japar Di Polda Metro Jaya

0
19

Penjelasan Pemanggilan di POLDA METRO JAYA Atas Pemeriksaan Ustas Eka Jaya Sekjen Bang Jafar

Paperjakarta.com – Jumpa pers yg membahas tentang pemeriksaan Sekjen Bang Jafar di mako pusat Bang Japar
Untuk menjelaskan terkait Sekjen Bang Jafar di Polda Metrojaya .
Tim Kuasa Hukum uztad EkaJaya mengatakan di hadapan para awak media ” Pemberitaan tentang kedatangan Ustd.Eka Jaya pada tanggal 30 Januari 2018 yang mana menurut kami terdapat ketidak sesuaian antara fakta dengan apa yang termuat dalam isi pemberita kemarin mungkin hingga hari ini”, katanya.

Bahwa adapun fakta yang sesungguhnya adalah, SEKJEN BANG JAPAR mendapat surat undangan klarifikasi tertanggal 22 Januri 2018 dengan nomor surat B/465/1/2018/DitReskrimsus dengan perihal undangan klarifikasi yang mana selanjutnya tersebut adalah ” berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengancaman yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (4)10 pasal 45 ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang diketahui terjadi pada tanggal 27-28 Oktober 2017 dirumah kemang jakarta selatan”,ujarnya .

“Bahwa selanjutnya atas surat undangan klarifikasi tersebut, maka pada saat yang telah ditentukan yakni pada tanggal 30 Januari 2018 Sdr.Eka Jaya dengan ditemani segenap pengacara dan jawara yang tergabung dalam ORMAS BANG JAPAR yang didalamnya juga terdapat LBH BANG JAPAR mendatangi POLDA METRO JAYA sekitar kurang Iebih pukul 10.30 langsung menuju Ditkrimsus sebagai pihak yang telah menerbitkan surat undang klarifikasi tersebut. Kedatangan Ustd.Eka Jaya ini tentu saja dimaksudkan sebagai kewajiban Warga Negara untuk memenuhi surat undangan dimaksudkan” tegasnya.

“Bahwa didalam gedung Ditkrimsus tersebut pihak kuasa hukum Ust.Eka Jaya menyerahkan surat yang ditujukan kepada DirKrimsus melalui dan diterima oleh penyidik sebagatmana tanda terima surat yang kami miliki, yang inti dari isi surat tersebut adalah adanya pemahaman dari pihak kuasa hukum Ustd Eka Jaya terhadap pasal dugaan tindak pidana yang dicantumkan dalam isi surat undangan dimaksudkan yang dibandingkan dengan isi surat tersebut. Dimana pemahaman kuasa hukum Ustd Eka Jaya berdasarkan butir 4 UU No.19 Tahun 2016 telah menentukan bahwa penjelasan pasal 27 ayat (4) UU No.11 Tahun 2008 telah dirubah sehingga berbunyi sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal demi pasal yang menentukan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam KUHP.

Bahwa ternyata ketentuan KUHP yang dimaksudkan sebagai yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 369 KUHP yang didalam ayat (2) nya ditentukan kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan (delik aduan). Yang dalam hal ini Tim kuasa hukum Ustd Eka laya menilai bahwa surat undangan klarifikasi yang telah diterbitkan itu berawal dari proses laporan dan bukan dari proses aduan.

Dengan isi surat seperti demikian tersebut diatas yang diserahkan oleh pihak Kuasa Hukum Ustd Eka Jaya kepada pihak penyidik maka dengan demikian Ustd.Eka Jaya tidak menolak klarifikasi malah sebaliknya telah menyampaikan klarifikasinya secara tertulis.
“Bahwa dengan fakta yang sebagaimana teruraikan diatas, ternyata menurut pengamatan kami terhadap isi berita yang berkaitan dengan kedatangan Ustd.Eka Jaya ke POLDA METRO JAYA tersebut ternyata tidak satupun juga yang memuat tentang penyerahan surat Tim kuasa hukum Ustd.Eka Jaya tersebut terlebih isi suratnya yang memuat pertimbangan pertimbangan hukum yang mendasarinya sebagai tanggapan atas surat undangan klarifikasi tersebut, tetapi justru yang beredar dalam pemberitaan berkaitan dengan ini adalah seputar
1.Ustd Eka Jaya menolak untuk diperiksa,
2.Pengancaman terhadap Wantimpres
3.Berita lain yang telah mendahului fakta”,jelasnya.

Dan melalui jumpa pers ini,” maka semua pemberitaan tersebut adalah tidak benar dan merugikan Ustd.Eka Jaya yang mana jika pemberitaan tersebut masih diteruskan,maka Tim Kuasa Hukum Ustd Eka Jaya akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa hal utama yang menjadi ketidak benaran dari pemberitaan yang menyangkut Ustd.Eka Jaya adalah berkaiatan tentang:
1.Bentuk perbuatan yang diberitakan,
2.Isi pesan dari medsos yang diberitakan sebagai isi pesan pengancaman,
3. pihak-pihak yang diberitakan sebagai yang di ancam,dan sebagainya.

“Sekali lagi kami sampaikan bahwa oleh karena isi surat undangan klarifikasi yang diterbitkan oleh Ditkrimsus tersebut hanya memuat tentang pasal UU ITE yang diduga telah dilanggar tetapi tanpa menyebutkan hal lain seperti bentuk perbuatan, isi pesan medsos yam dimaksudka serta si penerima isi pesan medsos tersebut, maka sekali lagi isi pemberitaan yang seperti demikian adalah telah mendahului fakta”, pungkasnya.
(Ria)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here