Seruan GNPF Menyikapi UU Ormas

0
6

GNPF Ulama menggelar konsolidasi dan Konfrensi Pers Tokoh dan Ormas Islam terkait menyikapi UU Ormas No. 2 Th.2017 di Puri Putri Hotel Grand Sahid, Jl. Jend Sudirman Jakarta Pusat.
KH. Roud Bahar Dewan Pembina GNPF
membacakan Seruan :
GNPF ULAMA DAN ORMAS-ORMAS ISLAM ATAS DlSAHKANNYA PERPPU ORMAS MENJADI UNDANG-UNDANG
Bimillahirohmanirohiim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Menyikapi situasi dan kondisi sete ah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (”Perppu”) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (“Ormas”) menjadi undang-undang (“UU”) oieh DPR RI, maka Gerak. n Nasional Pengawal Fatwa Ulama (“GNPF ULAMA”) dan Ormasormas lslam menyatakan sikap setagan berikut

Pertama : Bahwa ajaran Islam me wajibkan menentang dan mencegah setiap kezhaliman maupun kemunkaran yang terjadi.

“Dan hendaklah di antara kamu a la segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan men egah dan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ” (QS. Ali ‘Imran [3] : Ayat 104)

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang orang zalim.” (as. Al-Baqarah [2]: Ayat 193) ‘

“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Ar ah sangat keras Siksa-Nya. ” (QS. Al-Anlal [8): Ayat 25)

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai Irawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusrr kamu dari kampung halomanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang smpn memadukan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. ” (QS. Al-Mumtahanah [60] : Ayat 9)

Kedua : Dari sudut aspek konstitusional, proses politik yang melahirkan peraturan perundang undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai proses polmk yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional, yaitu tidak terpenuhinya unsur syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah Perppu. Begitu juga dalam proses politik pengesahan Perppu memadi Undang Undang. terkesan telah terjadi pemaksaan dari rezim yar g tengah berkuasa yang akan menggunakan Perppu pembubaran ormas tersebut sebigai semata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
Ketiga : GNPF Ulama dan Ormas Islam memandang bahwa substansi dan Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung di tujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah SWT, sebagaimana telah di firmankan oleh Allah Subhanahu wata’ala (QS.At.Taubah9 ayat 32).
GNPF Ulama dan Ormas menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia :
1.Tidak mendukung dan partai partai yang telah menyetujui Perppu menjadi UU baik dalam pilkada ,pileg, maupun Pilpres.
2.Agar selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh UU tersebut.
3.Melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstituonal”.Serunya.

(Ddn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here